MANOKWARI, BeritaKasuari.com - Pada Selasa, 12 September 2023, para pelaku bisnis dari komunitas Orang Asli Papua (OAP) berkumpul dengan tatanan rapi di Kantor Kejaksaan Tinggi Papua Barat, Manokwari. Tujuan mereka adalah menyoroti tata kelola lelang yang dilakukan dalam proyek pembangunan Kampus II SMK Kehutanan Negeri Manokwari di Sorong, dengan kecurigaan adanya ketidaksesuaian dalam proses tersebut.
Markus Yenu, yang bertindak sebagai juru bicara kelompok tersebut, menyatakan kekhawatirannya terkait kemungkinan adanya pelanggaran integritas, termasuk indikasi korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam lelang yang berlangsung. "Ini bukan pertama kalinya kami melihat gejala ketidaksesuaian dalam proses lelang di daerah kami, terutama yang melibatkan dana dari APBN maupun APBD," ungkap Markus dengan nada serius namun terukur.
Pengelolaan lelang proyek yang memiliki nilai sekitar Rp67,9 miliar tersebut berada di bawah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Markus menambahkan, "Kami mempertanyakan integritas hasil lelang tersebut dan kami memiliki dokumentasi yang menunjukkan adanya potensi pelanggaran prosedural."
Sebagai bentuk tanggung jawab dan tindakan konstruktif, Markus Yenu bersama koleganya menyerahkan dokumen dan bukti kepada pihak Kejati Papua Barat. "Kami mempercayai komitmen Kejati Papua Barat di bawah kepemimpinan Bapak Harli Siregar untuk mengkaji informasi ini dengan serius," kata Markus.
Dalam responsnya, Harli Siregar, melalui Asisten Intelijen Kejati Papua Barat, Erwin PH Saragih, menghargai pendekatan damai yang ditempuh oleh komunitas OAP. Beliau menegaskan, "Kami menghargai keterbukaan Anda dan akan segera memproses informasi yang telah disampaikan sesuai dengan protokol kejaksaan."
Para pengusaha kemudian meninggalkan kantor dengan teratur, meninggalkan harapan bagi tata kelola yang lebih transparan dan akuntabel di masa mendatang.
No comments:
Post a Comment